Pemerintah Kabupaten Kuningan telah mengalokasikan 10 persen ADD (Anggaran Dana Desa) dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus. Itu sesuai dengan amanat pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.
Plt Bupati Kuningan, Dede Sembada, menyatakan hal itu dalam sambutan yang dibacakan Penjabat Sekda Kabupaten Kuningan, Dadang Supardan, saat membuka acara Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa Dengan Aplikasi SISKEUDES, di Aula Raja Seafood, Kamis (3/5/2018).
Menurutnya, penyaluran ADD 2018 sudah dilakukan pada bulan Februari. Perjalanan empat tahun dana desa dikucurkan ke desa, banyak terjadi perubahan yang signifikan di desa, terutama meningkatnya kualitas infrastruktur pedesaan, prasarana sosial dasar dan bergeraknya perekonomian desa melalui tumbuh dan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
“Menyikapi diberlakukannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah Kabupaten Kuningan konsisten untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan, yang meliputi aspek regulasi, kelembagaan, tata kelola dan pengawasan,” paparnya.
Workshop menghadirkan empat nara sumber diantaranya Anggota DPR RI, H. Amin Santono, Deputi Kepala BPKP yang diwakili oleh Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I H. Adi Gemawan, Ak.,M.M., CA., C.Fr.A., QIA., AAP., Kepala Perwakilan BPK RI Prov. Jawa Barat Arman Syifa, M.Acc., Ak., CA., dan Kepolisian Daerah Prov. Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Bidang Keuangan Kombes Pol Drs. Agus Hidayat, S.S.T., M.K. (www.kuningankab.go.id)
