Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kabupaten Kuningan tahun 2017 mendapat nilai B. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur mengumumkan nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah kota/kabupaten se- Jawa Barat 2017 pada acara Percepatan Reformasi Birokrasi melalui Implementasi SAKIP di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro Bandung, Selasa (3/4/2018).
Selain Kabupaten Kuningan, yang meraih nilai B itu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kabupaten ftidramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kota Tasikmalaya, Kota Cirebon, Kota Banjar, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Cimahi. Dari lima komponen penilaian akuntabilitas kinerja yang mencakup perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja (internal) dan capaian kinerja, hanya Kota Bandung yang mendapatkan nilai A di jawa Barat dan sisanya masih butuh kerja keras.
Dalam kesempatan itu, Menpan RB Asman Abnur mengatakan, pihaknya mendorong setiap daerah di Indonesia agar memiliki mal pelayanan publik karena hal tersebut dapat membantu masyarakat mendapatkan berbagai pelayanan pemerintah pada satu tempat. “Warga tidak perlu mengunjungi banyak gedung dengan instansi yang berbeda-beda untuk mendapat layanan publik. Cukup mendatangi satu gedung yang disediakan pemerintah daerah setempat,” kata Menpan RB Asman.(www.kuningankab.go.id).
